Pemerintah Turunkan Rp200 Miliar untuk Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Sumatera Selatan kini mendapat dukungan finansial langsung dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa penanganan bencana alam ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, didukung dengan alokasi dana dan peralatan yang memadai.

Bentuk komitmen nyata pemerintah pusat adalah penyaluran bantuan presiden (banpres) sebesar Rp200 miliar khusus untuk menanggulangi karhutla di wilayah tersebut. “Saya ingin memastikan sekali lagi bahwa pemerintah pusat dan daerah hadir dan langsung bertanggung jawab terhadap proses penanganan karhutla di Sumatera Selatan,” ujar Raja Juli saat berada di Palembang.

Dana bantuan disalurkan secara bertahap langsung ke rekening para pemimpin daerah. Pada tahap pertama di September 2026, Rp100 miliar dibagikan kepada lima wilayah: Provinsi Sumatera Selatan mendapat Rp30 miliar, sementara Kabupaten OKI, Muba masing-masing Rp20 miliar, Kabupaten Ogan Ilir Rp15 miliar, dan Kabupaten Banyuasin Rp15 miliar.

Tahap kedua penyaluran bantuan sebesar Rp100 miliar mencakup 10 pemerintah daerah lainnya, termasuk Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, dengan masing-masing menerima Rp10 miliar untuk mendukung upaya penanggulangan.

Selain dukungan finansial, pemerintah juga menyediakan peralatan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penanganan karhutla juga dilakukan dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta penggunaan dry ice untuk mempercepat proses pemadaman.

Pendekatan komprehensif ini menunjukkan upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan dana, tetapi juga teknologi dan keahlian untuk mengatasi ancaman karhutla yang terus menjadi tantangan lingkungan di kawasan Sumatera Selatan.

Sumber: Antara News