
Dua tahun menjelang tenggat aturan kandungan lokal 60 persen, Hyundai Indonesia justru tampil percaya diri. Pabrikan asal Korea Selatan itu menilai target tingkat komponen dalam negeri (TKDN) — yakni kewajiban menggunakan minimal 60 persen bahan atau komponen buatan lokal dalam setiap kendaraan yang diproduksi — bukan hambatan berarti bagi operasional mereka di Indonesia.
Kepercayaan diri itu bukan tanpa dasar. Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, menjelaskan bahwa perusahaannya sudah membangun rantai pasok yang lengkap di dalam negeri, mulai dari perakitan kendaraan hingga produksi komponen. “Hyundai adalah salah satu brand yang memiliki supply chain yang cukup lengkap. Jadi bukan hanya manufacture untuk assembly saja, kendaraan, kemudian dealers ataupun value chain yang lain,” kata Fransiscus di Jakarta, Rabu.
Salah satu aset kunci Hyundai adalah keberadaan pabrik baterai sel di Indonesia, yang mendukung produksi kendaraan listrik secara lokal. Fransiscus menegaskan komitmen perusahaan mengikuti arahan pemerintah: “Kalau peraturan pemerintah mewajibkan TKDN 60 persen, kita akan support kebijakan pemerintah tersebut.”
Di balik kesiapan itu, ada investasi jumbo yang menjadi pondasinya. Hyundai disebut telah menanamkan modal sekitar Rp50 triliun atau setara 3 miliar dolar AS di Indonesia, dengan kapasitas produksi hingga 150.000 unit per tahun.
Menariknya, fasilitas produksi ini tidak hanya ditujukan untuk pasar dalam negeri. Hyundai menyebut Indonesia berpotensi menjadi basis ekspor ke kawasan di luar ASEAN, termasuk Timur Tengah dan Amerika Selatan. Meski begitu, perusahaan belum mengungkap model spesifik mana yang sudah mendekati atau memenuhi ambang TKDN 60 persen. Dengan fondasi yang sudah dibangun, Hyundai tampaknya memilih berjalan tenang menuju 2027.
Sumber: Antara News
Baca Juga

Pemerintah Sumut Siapkan Stok BBM di Nias untuk Liburan Akhir Tahun

Danareksa Bakal Jadi Operator Kawasan Industri, BP BUMN Targetkan Selesai 2026

Sumsel Terima Rp200 Miliar Banpres Karhutla, Gubernur Ingatkan Penggunaan Harus Akuntabel

