
Denny Indrayana, seorang pakar di bidang hukum tata negara, kembali menekan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meninggalkan jabatannya. Menurut Indrayana, terus bertahan di posisi tersebut berarti melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Konstitusi.
Indrayana melihat situasi ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan dasar negara. Pandangan hukum ini didasarkan pada berbagai pasal konstitusional yang mengatur persyaratan dan tanggung jawab seorang wakil presiden.
Desakan ini bukan pertama kalinya datang dari akademisi hukum tersebut. Indrayana telah secara konsisten mengangkat isu ini dalam beberapa kesempatan sebelumnya, menunjukkan komitmennya terhadap penegakan konstitusionalisme.
Sumber: Sindonews
Baca Juga

Peneliti Bonatua Laporkan KPU ke Bawaslu Terkait Verifikasi Syarat Calon Gibran

Reshuffle Kabinet: Apakah Lebih Banyak Pejabat Berarti Pemerintahan Lebih Efektif?

PKB Siapkan Rp 1 Miliar untuk PKB Award 2026, Ajang Apresiasi Santri dan Pesantren Se-Indonesia

